Kamar dagang dan industri (Kadin) Kota Depok hari ini melalui rapat pleno pengurus harian yang digelar pada 25 Februari 2026 organisasi tersebut resmi mencabut rekomendasi penunjukan Edmond Johan sebagai pelaksana tugas PLT ketua Kadin Kota Depok yang digelar di kantor KADIN Kota Depok.
Semua keputusan itu sudah dilakukan melalui penilaian penilaian bahwa yang bersangkutan terlalu arogan dan melampaui batas kewenangan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan padahal SK belum dikantongi secara resmi dari Kadin Jawa Barat.
Miftah sendiri menegaskan sebagai ketua umum Kadin bahwa status Edmond itu sejak awal hanya sebatas rekomendasi bukan pengesahan formal sebagai Plt. ternyata prakteknya Edmond telah mengambil langkah strategis seperti layaknya ketua definitif termasuk melakukan perombakan struktur kepengurusan tanpa melalui mekanisme organisasi yang sah, pengurus harian akhirnya memutuskan rapat pleno untuk mencabut surat rekomendasi tersebut dan Dengan demikian tidak ada lagi pihak yang dapat mengklaim sebagai Plt. atau Pjs ketua Kadin Kota Depok tanpa dasar hukum organisasi yang jelas, hal ini dijelaskan oleh Miftah saat mengadakan konferensi pers di sekretariatan Kadin Kota Depok.
Dan dijelaskan pula bahwa ini sudah melakukan tindakan yang semena-mena dan mencoret nama-nama pengurus yang masih tercantum dalam SK yang sah dan menimbulkan keresahan internal sehingga konferensi pers ini diadakan yakni salah satu untuk menyampaikan keberatan adalah wakil ketua umum bidang pemberdayaan perempuan yang yang menurut Yanti namanya benar sudah dihapus dari draft kepengurusan tanpa melalui rapat pleno maupun mekanisme pergantian antar waktu.
Dan Yanti berterus terang merasa yang pihak dirugikan dan melaporkan hal ini, saya sebagai wakil ketua umum bidang pemberdayaan perempuan yang sah namun di dalam daftar pengurus yang akan dikukuhkan oleh Edmond nama saya sudah tidak ada dihapus tutur Yanti
Dan sebagai tindak lanjut KADIN Kota Depok akan mengirimkan surat resmi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kota Depok guna menegaskan legalitas kepengurusan yang berlaku selain itu Kadin Depok juga berencana melayangkan somasi terhadap pihak manapun yang menyalahgunakan kop surat atau atribut organisasi tanpa izin tutur Miftah.
(Christin)
