Pradi Supriatna Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, memberikan apresiasi sekaligus catatan penting terkait langkah strategis Pemerintah Kota Depok dalam mengatasi persoalan kemacetan di wilayah Jalan Raya Sawangan, yakni jalan Enggram dan jalan Pemuda yang dijadikan jalur alternatif.
Disampaikannya Pradi siang tadi bersama kader Partai Gerindra Kota Depok untuk mengawal berbagai kebijakan strategis di tingkat kota, provinsi, hingga nasional dan disambut baik janji politik pemerintah daerah yang ditandai dengan peletakan batu pertama proyek perluasan Jalan Enggram, hari ini kami memantau Pemerintah Kota Depok melaksanakan janji politik perletakan batu pertama di Jalan Engram, yakni perluasan Jalan Raya Sawangan yang memang selama ini menjadi persoalan kita bersama yakni macet ungkapnya di Kantor DPC Partai Gerindra (17/6/2026)
Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih bagi warga yang mungkin ikhlas terhadap dampak dan segala kemungkinan tutur Pradi, menurut mantan Wakil Wali Kota Depok ini juga menjelaskan, pentingnya menjaga kondusifitas informasi di tengah era keterbukaan demokrasi. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyerap informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang belum jelas kebenarannya, dan kami juga menyampaikan, bagaimana kita juga sampaikan jangan sampai kita terjebak pada kalimat-kalimat, narasi-narasi yang mungkin kita tidak tahu sumbernya.
Ini bentuk kepedulian kita kepada bangsa dan negara, memang dalam era demokrasi kan sekarang sudah keterbukaan. Namun demikian tentu kita ingin mengedepankan hal-hal yang lebih kepada integritas dan faktual serta tanggung jawab di tegasnya.
Pradi juga pengumpulan berbagai elemen ini krusial agar masyarakat mendapatkan edukasi yang tepat mengenai arah kebijakan publik dari tingkat pusat hingga daerah. Ketika ditanya mengenai jenis kebijakan apa saja yang wajib dikawal bersama di era demokrasi, Dan Pradi menekankan mengenai arah kebijakan publik dari tingkat pusat hingga daerah yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat luas secara menyeluruh, kebijakan-kebijakan yang tentu bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, kepentingan masyarakat banyak. Dan ini tidak bisa dilakukan secara parsial, kita melihat ini kan dilakukan secara komprehensif, tuturnya, saat di wawancara beberapa awak media.
(Christin)
